Kuala Lumpur – SIKL: Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Mohamad Farid Maruf mengajak Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara (JKKN) Malaysia untuk lebih banyak mengadakan kerjasama dalam bidang seni dan budaya antara Indoneisa dan Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh Atdikbud dalam rapat penyelenggraan festival pantun pendidikan negeri serumpun bersama SIKL di kantor JKKN, Kamis, 25 Maret 2021 pagi.
Atdikbud hadir di JKKN setelah selesai rapat resmi di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Putrajaya untuk mendengar presentasi kegiatan festifal yang disampaikan oleh kepala SIKL Dr. Encik Abdul Hajar. Hadir juga dari SIKL ketua panitia Taufiq Hasyim Salengke, wakil ketua Nunik Heri Wahyuni, sekretaris Bayu Hendro Satriyo, dan wakil sekretaris Deany Yasir Wirya.
Dalam arahan Atdikbud, disampaikan bahwa telah berdiskusi panjang lebar dengan pihak terkait di KPM, khususnya tentang pendidikan warga negara Indonesia di Malaysia dan juga rencana festival pantun pendidikan negeri serumpun. Disampaikan juga bahwa untuk mendapat dukungan dari sekolah-sekolah di Indonesia, Atdikbud mengirim brafak ke Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan RI dengan harapan lebih meluas keikutsertaan guru dan siswa dari berbagai daerah di Indonesia.
Merespon harapan Atdikbud terkait kegiatan bersama, Deputi Pengarah JKKN Tuan Haji Salehuddin Md Salleh menyambut baik keinginan Atdikbud dan bahkan berharap supaya acara festival pantun pendidikan dapat melibatkan lebih banyak negara di Asia Tenggara, bahkan melibatkan masyarakat Melayu di Pulau Chrismast, Suriname dan Afrika Selatan.
JKKN mengaku senang sekali dengan ide SIKL dan dukungan KBRI Kuala Lumpur untuk menyelenggarakan festifal pantun. “Kami siap membantu apa saja yang diperlukan, selama JKKN dapat memenuhinya,” ujar Tuan Haji Salehuddin.
Lebih lanjut JKKN menilai acara ini sangat penting sekali, mengingat Indonesia dan Malaysia harus secara periodik melaporkan kegiatan terkait pantun kepada Unesco. “Ini kegiatan internasional pertama diselenggarakan sejak pantun diiktiraf sebagai warisan dunia tak benda milik Indonesia dan Malaysia,” ujar Tuan Haji Salehuddin. (THS)